Tentang Rumah Dp nol Persen

Kata Anies, rakyat DKI harus diberi hak punya aset. Kalau menyewa terus, mereka nggak akan punya properti. Yang punya properti cuma kelas mengengah atas. Jadi, untuk memberi kesempatan itu, diadakanlah rumah jenis ini. Dengan naiknya harga properti, diharapkan rakyat di level ini juga bisa ikut menikmati.

Nah, gue demen nih, keberpihakan.

Tapi sejurus kemudian gue kejengkang.

Ini rumah ternyata nggak boleh dijual. Kalaupun terpaksa dijual, misalnya karena pindah kota, harus dijual ke badan apa gitu, yang harganya juga udah dipatok.

Ajegile. Terus, apa gunanya punya properti kalau kita nggak boleh jual? Apa gunanya bayar cicilan tiap bulan, sementara ketika harga properti udah melambung, kita tetap harus jual dengan harga rendah? Itu duit cicilan ngendon, tergerus oleh inflasi, tapi pemiliknya nggak bisa menikmati kenaikan harga properti.

===

Antara Punya Tempat Tinggal dan Memiliki Properti

Menurut saya ini 2 hal berbeda, punya tempat tinggal dan punya properti. Bahasa Inggris memisahkan antara home dan house. A home is not always a house, and a house is not always a home. Dalam konteks kebijakan pemerintaj, khususnya kepada masyarakat bawah, fokusnya adalah menyediakan tempat tinggal yang terjangkau, bukan menyediakan properti untuk dimiliki.

Tugas pemerintah adalah menyediakan tempat tinggal, di mana orang bisa hidup layak. Ini penting, agar mereka tidak jadi gelandangan, atau tinggal di gubuk yang tidak layak ditempati manusia. Itu nanti akan jadi masalah sosial. Yang terpenting, situasi itu sangat buruk untuk pendidikan anak-anak mereka kelak.

Jadi fokusnya, sediakan tempat tinggal yang terjangkau. Intinya, mereka bisa tinggal dan sanggup membayarnya. Tidak harus memiliki.

Tapi kan mereka jadi tidak punya rumah seumur hidup. Lha, kalau tidak sanggup, apa mau dipaksakan? Apa mau diberi gratis sama pemerintah? Tidak mungkin juga, kan?

Konsep menyewakan itu adalah konsep yang biasa dilakukan di berbagai negara. Di Jepang misalnya, pemerintah menyediakan shiei jutaku, apartemen yang dikelola pemerintah kota untuk disewakan. Harga sewa ditetapkan berdasarkan jumlah penghasilan penyewa.

Nah, bagusnya di sana orang jujur soal penghasilan. Lagipula administrasi kependudukan sudah terintegrasi dengan administrasi perpajakan, sehingga sulit untuk ngibul soal penghasilan. Orang dengan penghasilan rendah sangat murah biaya sewanya.

Dengan cara itu masalah tempat tinggal diselesaikan. Pemerintah tidak perlu mengurusi soal kepemilikan. itu sudah wilayah privat.

Nah, kalau orang-orang yang tinggal di rumah sewa itu memang punya uang untuk mencicil properti, tak harus beli di DKI kan? Di Bekasi, Bogor, Tangerang, dan sebagainya masih banyak rumah-rumah yang bisa dicicil untuk dimiliki sebagai properti. Jelas itu jauh lebih terjangkau ketimbang rumah susun Jakarta. Mereka juga bisa menjualnya bila diperlukan.

Ingat, tugas pemerintah adalah menyediakan tempat tinggal, bukan mengusahakan kepemilikan. Sama saja dengan transportasi. Tugas pemerintah menyediakan sarana transportasi, bukan mengusahakan agar rakyat punya kendaraan.

catatan Kang Hasan

5 Artikel terakhir di Blog Semakin Rame

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 331 pengikut lainnya

Iklan

Silahkan Komeng gan!

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.