Tentang Pribumi & Non Pribumi

pribumi

Di Malaysia istilahnya bumiputera. Tapi di sana definisinya jelas, tidak mengambang seperti di sini. Definisinya adalah, warga negara Malaysia, yang lahir di Malaysia, dan beragama Islam. Jadi, sebenarnya itu lebih merujuk pada agama, status muslim, ketimbang etnis.

Kalau di sini, mau didefinisikan bagaimana? Pakai agama? Tidak bisa, karena konstitusi kita berbeda dengan Malaysia. Di sana konstitusinya adalah konstitusi sebuah kerajaan Islam. Di sini bukan.

Karena mengambang, pribumi jarang dipakai untuk kebijakan formal. Jujur saja, ia lebih sering dipakai untuk keperluan provokasi dan adu domba. Pada kerusuhan 98, toko atau rumah akan aman bila ditulisi “milik pribumi”.

Di Malaysia, bumiputera dapat banyak fasilitas, seperti diskon khusus saat membeli rumah, kemudahan kredit, dan sebagainya. Alasan pemberian itu untuk mengisi kesenjangan. Di sana, seperti di sini, ekonomi dikuasai oleh etnis Tionghoa. Pemberian fasilitas khusus kepada bumiputera yang kebanyakan adalah non-Tionghoa, diharapkan dapat mempersempit kesenjangan.

Berhasilkah? Entahlah. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Mahathir, sekitar 20 tahun yang lalu. Apakah setelah 20 tahun maka kini orang Melayu menguasai ekonomi Malaysia? Sepertinya tidak.

Apa masalahnya?

Pertama, penguasaan ekonomi adalah soal bisnis. Bisnis itu bukan soal modal awal belaka. Yang disediakan di atas adalah soal modal awal. Kalau sudah mulai, modal awal jadi tak begitu penting lagi. Yang lebih penting adalah kerja dengan etos dan disiplin yang baik. Jadi, menganggap pribumi bisa melejit dengan fasilitas macam itu, sebuah kesalahan.

Kedua, secara natural yang bertahan hidup itu adalah yang kuat bersaing. Pemain sepak bola akan makin mahir bila terus berkompetisi. Yang dilindungi terus, akan rentan. Ada serangan kecil saja dia akan rontok. Maka, alih-alih menumbuhkan pengusaha tangguh, pemberian fasilitas semacam itu justru bisa melemahkan.

Ketiga, fenomena Ali-Baba. Baba mau kerja, Ali cuma mau enaknya. Begitu dapat bantuan, si Ali mengopernya ke Baba. Baba kerja, memanfaatkan fasilitas. Ali ongkang-ongkang kaki, terima setoran dari Baba. Ali dapat sedikit saja sudah puas. Baba dapat banyak, kemudian mengembangkan bisnis lain. Tetap saja Baba yang lebih kaya.

Kalau mau pemerataan, lakukan seperti Jepang. Harta tidak boleh diwariskan. Harta warisan dipajaki sangat tinggi. Jadi tidak ada orang kaya karena keturunan. Tanah juga begitu. Tidak boleh ada yang menguasai tanah secara berlebihan.

Bagaimana kalau itu diterapkan di sini? Uang pajaknya dikorup. Orang bisa menyuap pejabat negara untuk meloloskan hartanya kepada anak cucu. Walhasil, tetap saja ada kesenjangan.

Jadi bagaimana? Tak penting soal pribumi dan non-pribumi. Identifikasi saja orang sebagai yang mau dan bisa kerja. Beri bantuan pada yang mau dan bisa kerja. Yang tidak bisa kerja diberi dorongan motivasi dan keterampilan.

Masalahnya, yang suka teriak pribumi kan politikus. Kepentingan mereka bukan untuk menghapus kesenjangan, tapi meraup keuntungan untuk diri sendiri. Di depan massa teriak pribumi, di belakang diam-diam bertemu dengan pengusaha (yang menurut definisi dia adalah) non-pribumi.

catatan Kang Hasan

Iklan

Silahkan Komeng gan!

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s