Jika ingin Indonesia damai, Pemerintah Indonesia harus tegas, jangan cemen, dalam mengelola negara agar bersih dari oknum-oknum radikal dan anti-Idielogi dan Konstitusi negara. Misalnya, jika ada pejabat dan aparat yang pro-HTI harus dipecat. Jika ada PNS mendukung HTI, maka mereka harus diberhentikan tidak boleh dibiarkan dan keenakan makan gaji dan THR. Ibarat balon, HTI menggelembung karena nggak ada yang ngempesin.

Demikian pula jika ada pejabat, PNS, aparat yang terlibat dalam tindakan intoleransi dan radikalisme berbasis SARA, harus segera ditindak tegas karena pemerintah seharusnya netral, menjadi penyeimbang, dan menjadi medium yang baik bagi konflik di masyarakat bukan malah terlibat di dalamnya. Instansi-instansi pemerintah harus dibersihkan dari kelompok-kelompok model beginian.

Hal yang sama juga perlu dilakukan oleh masyarakat non-Pemerintah. Misalnya, perusahan-perusahaan harus tegas menindak para karyawannya yang terindikasi atau bahkan terlibat dalam provokasi kebencian berbasis SARA apalagi bergabung dengan ormas-ormas anti-Pancasila.

Masyarakat umum juga begitu: harus aktif ikut berpartisipasi dalam menangani masalah-masalah intoleransi, kekerasan, dan gerakan anti-Pancasila di Indonesia. Ikut berperan aktif dalam mencerdskan masyarakat yang diperalat oleh segelintir kelompok elit. Jangan cuma ndlohom dan ngumpat-ngumpat di medsos.

Kerja sama yang sinergis-intensif pemerintah-masyarakat-aparat adalah kunci untuk menyelamatkan Indonesia di masa mendatang. Demikian “kultum” singkat hari ini. Semoga ada manfaatnya.

catatan Sumanto Al Qurtuby

Iklan