Banyak yang tanya, “Sebenarnya HTI itu apa sih? Bedanya apa sama FPI, PKS, dll?”

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan cabang Indonesia dari gerakan Hizbut Tahrir (berarti: Partai Pembebasan), sebuah organisasi politik Islam yang memiliki agenda utama mendirikan Negara Islam yang mereka sebut Khilafah. Hizbut Tahrir awalnya didirikan di Yerusalem pada 1953 oleh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang hakim lokal Palestina dan hingga kini telah menjadi gerakan internasional yang memiliki cabang di puluhan negara, termasuk HTI di Indonesia.

Apa bedanya konsep Khilafah HTI dengan katakan lah NKRI bersyariah-nya FPI atau PKS? FPI dan PKS bisa dikatakan ingin merevisi hukum Indonesia menjadi lebih bernuansa agama, atau mengubah Indonesia menjadi negara agama. Konsepnya kemungkinan akan mirip dengan Republik Islam Iran. Negara menganut asas dan hukum Islam, namun tetap memiliki elemen nasionalisme dan demokrasi meski terbatas. Nama negaranya misalnya tetap lah Iran, bahasa resminya tetap lah Persia, bahkan kalender nasionalnya juga Kalender Persia, dan Tahun Baru Persia merupakan libur nasional di Iran. Presiden dan parlemen Iran juga masih dipilih lewat pemilu.

Tapi HTI punya perbedaan radikal, karena mereka akan menghapus konsep Indonesia sama sekali. Jika Khilafah versi HTI berdiri di Indonesia, maka mereka tidak akan memakai nama Indonesia lagi. Benderanya tidak akan merah putih lagi, tapi bendera hitam putih yang biasa mereka bawa saat demonstrasi, yang mereka sebut bendera Nabi.

Seluruh sistem politik, ekonomi, dan sosial-budaya akan dirombak habis-habisan. Bahasa resmi negaranya misalnya harus Arab, meski pun didirikan di Indonesia yang mayoritas penduduknya tidak mengerti Bahasa Arab. Seluruh dokumen negara, kegiatan pendidikan, serta bisnis dan media seluruhnya harus memakai pengantar Bahasa Arab. Ide arabisasi bahasa ini tidak dikenal di FPI maupun PKS.

Persamaannya mungkin terletak pada hukum pidana, di mana mereka semua mengadvokasi konsep jinayah abad pertengahan, seperti potong tangan untuk pencuri, hukum mati bagi orang murtad, dan cambuk 100 kali atau rajam sampai mati untuk pezina.

Karena tidak mengakui identitas kebangsaan, maka batas teritori Negara Khilafah versi HTI juga tidak ada. Impian mereka adalah meleburkan seluruh negara mayoritas Muslim di dunia menjadi satu imperium atau negara raksasa di bawah satu kendali pemerintah pusat.

Sehingga teritori impian mereka meliputi rantai negara-negera mulai dari Maroko di Afrika Utara sampai Indonesia di Asia Pasifik. Namun jika acuan mereka adalah era Khulafaur Rasyidin, maka negara ini akan bersifat ekspansif, yaitu terus menaklukkan negara-negara lain dengan target dominasi seluruh dunia di bawah bendera Khilafah.

HTI sangat terang-terangan dengan ideologinya ini, teman-teman yang penasaran bisa cari semuanya di situs resmi mereka: http://hizbut-tahrir.or.id/. Terdapat konsep-konsep yang rinci termasuk rancangan undang-undang negara mereka, dan sebagainya yang sudah pernah aku ulas juga sebelumnya. Kalau pun akhir-akhir ini mereka sering menyangkal di media, bisa dipastikan itu hanya taktik saja.

Maka rencana Pemerintah Indonesia untuk membubarkan HTI baru-baru ini sangat sangat bisa dipahami. Mengapa? Hizbut Tahrir membutuhkan dua syarat bagi keberlangsungan paham mereka: iklim kebebasan berpendapat dan umat Islam sebagai pangsa pasar ideologinya.

Hizbut Tahrir memiliki pangsa pasar yang besar di Timur Tengah, namun mereka diberangus di sana. Hizbut Tahrir resmi dilarang di Arab Saudi, Mesir, Yordania, Turki, Maroko, dan dikekang di banyak negara mayoritas Muslim seperti di Asia Tengah. Sebaliknya Hizbut Tahrir mendapatkan kebebasan di banyak negara demokrasi Barat seperti Inggris dan Australia. Namun pangsa pasar mereka kecil sekali di sana, karena muslim hanya minoritas.

Maka Indonesia dengan kombinasi demokrasi dan mayoritas Muslim menjadi surga terbesar mereka untuk melakukan ekspansi ideologi. Muslim Indonesia banyak yang terlalu polos dan buta ideologi. Asal ada embel-embel Islamnya,

mereka kira sama saja dengan ormas Islam yang lain. Maka kita lihat HTI berhasil menembus sekolah-sekolah, universitas, hingga televisi pemerintah. Penampakan dan pengaruhnya semakin terasa dan hari ke hari.

Pilihannya dua sejauh ini: tetap membiarkan HTI sesuai prinsip demokrasi dengan risiko tumbangnya Republik Indonesia di masa depan, atau melarang HTI demi menyelamatkan Republik Indonesia dengan risiko mengurangi kebebasan berpendapat. Pilihan yang tidak mudah, aku mengerti. Khususnya bagi mereka yang setia pada Republik Indonesia sekaligus prinsip-prinsip HAM.

Maka bagi yang tidak setuju pembubaran HTI, ketimbang hanya menyalahkan pemerintah, baiknya kita pikirkan bersama: Adakah pilihan ketiga? Ini yang harus dijawab segera.

catatan Mita Handayani

Iklan