Memilih Paslon non Muslim? WHY NOT?!

Bagi umat Islam di Indonesia, khususnya Jakarta, yang berminat dan tertarik untuk memilih paslon non-Muslim, baik untuk gubernur/bupati/walikota, karena berdasarkan pertimbangan dan alasan kapabilitas dan kompetensi paslon, silakan saja gak masalah. Tidak perlu ragu.

Kata “auliya” yang dijadikan sebagai alasan sejumlah kelompok, ormas, ustad, dan tokoh Islam di Indonesia untuk melarang dan mengharamkan kaum Muslim memilih “kepala daerah” non-Muslim itu tidak tepat, tidak relevan, tidak valid, dan penuh dengan “bau anyir politik”.

Lagi pula, hanya di Indonesia orang-orang ribut soal kata “auliya” ini. Di negara-negara berbasis Muslim lain seperti Mesir, Libanon, Irak, Palestina, Sinegal, Maroko, dlsb, tidak mempermasalahkan soal “auliya” ini karena itu di kawasan ini terdapat sejumlah kepala pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang non-Muslim. Mereka tidak melihat agama sang paslon tapi lebih pada pertimbangan kualitas dan kemampuan mereka dalam mengelola pemerintahan.

Kenapa di negara-negara “Arab Muslim” ini para tokoh agama dan tokoh politik tidak meributkan kata “auliya”? Karena buat mereka, kata “auliya” itu memang tidak ada sangkut-pautnya dengan masalah kepemimpinan atau administrasi pemerintahan.

Menurut mereka, kata “auliya” (jamak dari “wa-lii”) itu hanya dipakai untuk merujuk pada “legal guardians” atau “penjaga sah” untuk anak-anak yang ditinggal mati oleh orang tua mereka (ini bisa paman atau keluarga dekat atau negara). Penggunaan lain kata “auliya” adalah untuk para wali murid anak-anak sekolah. Surat-surat formal dari sekolahan biasanya tertulis “Ila auliya al-umur” (“Kepada para wali murid”). Ada juga yang dipakai untuk “teman” atau orang-orang saleh (wali).

Intinya, dalam konteks masyarakat Arab kontemporer, kata “auliya” ini tidak digunakan untuk menyebut kepala daerah/pemerintahan. Kata yang dipakai untuk menyebut kepala daerah/pemerintahan seperti raja, sultan, amir, presiden, perdana menteri, gubernur, walikota, camat, lurah, dlsb, adalah “wulah” (jamak dari “waa-lii”), bukan “auliya”.

Oleh karena itu bisa dimalumi jika mereka tidak mempermasalahkan tentang “auliya” ini. Lagi pula, kata “auliya” yang merupakan Bahasa Arab klasik (fushah) ini juga “hampir punah” penggunaannya di masyarakat Arab moderrn yang sudah sayup-sayup terdengar (tapi lucunya malah knceng dan nyaring di Jakarta he he).

Selanjutnya, konsep “kepemimpinan” di masa Islam klasik itu beda sekali dengan negara-negara Muslim kontemporer yang merupakan “produk” dari kolonialisme. Dulu, kepemimpinan itu bersifat absolut dan mutlak, sekarang tentu saja tidak. Tidak seperti sekarang, dulu tidak ada lembaga yudikatif atau lembaga legislatif yang mengontrol pemerintah.

Dulu juga tidak ada Undang-Undang atau peraturan lain yang membatasi kekuasaan eksekutif. Bahkan negara-negara mayoritas Muslim yang memakai sistem monarkhi pun (baik itu kerajaan, kesultanan, keamiran, dlsb) tidak lagi bersifat absolut karena mereka juga punya “lembaga dewan”, ada undang-undang, memakai sistem pemilihan umum (meskipun terbatas di sejumlah negara).

Apalagi dalam konteks Indonesia, kepala negara/kepala daerah itu lebih tepat disebut sebagai “pelayan masyarakat” bukan “pemimpin masyarakat”. Jadi Pilpres/Pilkada itu bukan memilih “pemimpin” tapi memilih “pelayan”. Memilih “administratur” bukan “amirul mukminin”. Ingat itu!

Karena itu memang tidak masalah mau memilih siapa saja–paslon Muslim atau bukan, laki atau perempuan–yang penting memiliki kemampuan baik dan integritas moral yang tinggi. Apalagi Indonesia itu bukan “negara Islam” (dan memang tidak ada “negara Islam” di planet ini) dan tidak diatur oleh syariat Islam jadi silakan saja untuk mengeskpresikan hak-hak politik Anda.

Mesi begitu, karena Indonesia itu negara demokrasi, boleh-boleh saja dan sah-sah saja kalau mau menyerukan untuk memilih “pemimpin Muslim” tapi ya jangan ngotot, maksa-masa apalagi pakai kekerasan, dan tidak perlu lebay-njeblay pakai ancaman neraka segala bagi yang memilih paslon non-Muslim. Gak mutu tau!

Lagian, kalau ada umat Islam yang kebetulan memilih paslon non-Muslim, saya yakin alasan mereka memilih itu bukan karena pertimbangan “akidah/keimanan” (karena paslon itu “non-Muslim”) tetapi karena alasan lain (baik alasan yang bersifat idealis maupun pragmatis).

Khusus untuk konteks Jakarta, kalau ada umat Islam yang masih ragu juga soal ini, ya jangan pilih Ahok tapi coblos Pak Haji Djarot Saiful Hidayat saja karena beliau itu jelas Muslim sejati (NU lagi he he) serta punya pengalaman mengelola pemerintahan dengan baik waktu jadi walikota Blitar. Dari segi nama, beliau juga jelas “lebih Arabi” dan “lebih Islami” daripada Bang Sandi misalnya yang namanya kelihatan “abangan” he he. Itu kalau berminat lo ya? Yang penting rukun, damai, dan heppii. Gitu aja kok ribut. Salam damai broer…

5 Artikel terakhir di Blog Semakin Rame

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.

Iklan

Silahkan Komeng gan!

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s